Momentum Tak Tepat Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

17-03-2016 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Amelia Anggraini menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan dimulai per 1 April 2016 mendatang,  merupakan momentum yang tak tepat. Pasalnya, masih banyak permasalahan dalam pengelolaan BPJS Kesehatan.

 

“Komisi IX DPR tidak berpendapat bahwa iuran ini tidak boleh dinaikkan, karena kami sadar bahwa ini mengalami defisit, tetapi momentumnya yang salah. Jadi harus ada perbaikan-perbaikan dulu, kemudian baru dinaikkan. Sehingga tidak menimbulkan gejolak pada saat di naikkan nanti,” tegas Amelia, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

 

Amelia menambahkan, permasalahan di BPJS bukan hanya data Penerima Bantuan Iuran (PBI) saja, tetapi juga distribusi yang belum tepat sasaran, dan data yang belum dimutakhirkan. Termasuk masalah pelayanan yang dirasa belum maksimal.

 

“Masih banyak sekali permasalahan di BPJS. Pelayanannya belum bagus, masih banyak keluhan-keluhan dan komplain juga dari masyarakat. Kalau misalkan pelayanan sudah bagus, pasti masyarakat tidak akan komplain. Apalagi ini yang dinaikkan peserta mandiri (Peserta Bukan Pekerja) dan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU),” papar Amelia.

 

Menurut politisi F-Nasdem itu, iuran yang naik ini dirasa akan memberatkan kategori peserta bukan pekerja dan PBPU.  Pasalnya, kedua kategori ini memiliki penghasilan yang tidak tetap. Sehingga menjadi semakin tidak relevan, di tengah kondisi yang semakin sulit ini, Pemerintah malah semakin membebani masyarakat.

 

Amelia tak memungkiri, soal menaikkan iuran BPJS Kesehatan ini memang domain Pemerintah. Namun ia berharap, Pemerintah dapat mendengar rekomendasi dari Komisi IX DPR dan melihat kondisi masyarakat.

 

“Jadi kami menghimbau kepada pemerintah untuk dapat menunda dulu kenaikan ini sampai dengan adanya perbaikan-perbaikan pelayanan dan sistem yang ada di BPJS Kesehatan dan tentunya upaya lain yang harus digaris bawahi adalah BPJS Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri, karena melibatkan stakeholder lain seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu. (sf) Foto: Ojie/parle/od

 

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...